Ini Sindiran Menteri Tjahjo Terhadap Partai Pendukung yang Tidak Searus

Sindiran Menteri Tjahjo Terhadap Partai Pendukung – Menteri Tjahjo Kumolo sindir partai politik pendukung pemerintah yang kerap mengambil alih sikap berbeda bersama pemerintah, layaknya dalam isu urgent di RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Dia bertanya akan etika yang dipunyai partai-partai politik dalam kubu koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden

Anggapan Tjahjo selagi ini tambah banyak parpol yang tindakanya tidak paham dan cuma mengedepankan keperluan jangka pendek dalam koalisi.

Ia tunjukkan ada sebagian satu} parpol yang tidak mobilisasi tugas sebagai partai koalisi bersama baik sampai selagi ini.

“Koalisi pemerintah mestinya semua keputusan politik dapat dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama tapi tak meninggalkan lari sendiri di sedang jalan. Sebaiknya mengedepankan keperluan pemerintah, penduduk bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten,” tutur Tjahjo dalam info tercantum kepada wartawan, Jumat. Baca juga Berita Politik selengkapnya

Sindiran Tjahjo tersebut dituturkan menyusul perumusan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang tak kunjung selesai di DPR.

Lima isu urgent yang selagi ini tetap belum beroleh titik kesepakatan adalah sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) selagi batas pencalonan presiden (presidential threshold), alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil) dan metode perhitungan suara.

Sebelumnya DPR dan Pemerintah setuju mempunyai lima opsi paket masalah urgent RUU Pemilu, dibawa ke dalam rapat paripurna yang dilakukan 20 Juli nanti.

Sepanjang ini partai-partai kubu pemerintah yang menunjang permohonan pemerintah dalam pembahasan paket RUU Pemilu ialah PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Hanura dan PPP. Berbeda halnya dua partai penyokong lainnya, PKB dan PAN berbeda visi soal isu mutlak ini.

“Tak baik berkoalisi tapi menikam dari belakang. Yang aku utarakan tidak terhadap masalah RUU Pemilu, berkoalisi dalam pemahasan yang lebih luas apalagi koalisi politilk dalam pemerintahan,” Ujarnya.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arogan

Sekjen PDIP layaknya dikutip dari beberapa portal media online menghendaki sehingga PAN berada di luar pemerintahan kalau konsisten berbeda sikap bersama pemerintah.

Tetapi menurut Ketua DPP PAN Yandri Susanto pengakuan sekjen PDIP itu berlebihan.

“Pendapatnya (PDIP) Pancasilais tapi kok arogan. Kami kan cuma mengritik,” ujar Yandri kepada tidak benar satu portal media online.

Beliau memaparkan PAN tidak selalu kudu setuju bersama pemerintah. Bila ada kebijakan yang diakui tidak berujutan terhadap rakyat sehingga PAN akan menolaknya.

“Biar penduduk yang menilai, kita bekerja untuk rakyat” ujarnya.

PAN kata Yandri menyerahkan semuanya kepada presiden Joko Widodo dan kubu partai pendukung pemerintah kalau idamkan mengeluarkan dari koalisi. “Terserah silakan saja,” ujarnya.

Pemaparan Yandri, sedari awal partai berlambang matahari tersebut tidak dulu diajak berkomunikasi oleh partai pemerintahan lainnya.
“Mulai dari Perppu, dan RUU Pemilu kita tidak dulu diajak” ujarnya.